Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 ubah total peta politik. Caleg DPRD tak lagi bisa bonceng efek ekor jas, partai wajib kampanye dua kali. Pengamat: Demokrasi lokal diuji, biaya politik rawan membengkak.
JAKARTA, KABEREH NEWS – Mahkamah Konstitusi resmi merombak sistem Pemilu Indonesia lewat Putusan No. 135/PUU-XXII/2024. Mulai 2029, Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dipisah dengan jeda 2 hingga 2,5 tahun. Sistem “pemilu lima kotak” yang berlaku sejak 2019 dinyatakan berakhir.
Skema Baru: Nasional Dulu, Lokal Menyusul
Dalam putusan tersebut, Pemilu Nasional yang mencakup Pilpres, Pileg DPR, dan DPD akan digelar lebih dahulu. Pemilu Lokal untuk gubernur, bupati/wali kota, dan DPRD baru dilaksanakan 2-2,5 tahun setelahnya.
Ini jadi perubahan paling mendasar sejak Reformasi 1998. Selama ini, caleg daerah kerap diuntungkan efek “ekor jas” dari capres. Dengan sistem terpisah, keuntungan itu hilang. Caleg DPRD harus bertarung murni mengandalkan isu dan popularitas lokal.
“Partai besar yang kuat di pusat tapi lemah di akar rumput akan kena ujian berat,” kata pengamat politik yang ditemui, Kamis 7/5/2026. Kampanye diprediksi lebih mahal karena mesin partai harus bergerak dua kali.
Peluang Lahirnya Kepala Daerah Mandiri
Pemisahan ini membuka jalan bagi kepala daerah dengan legitimasi lebih kuat. Mereka tak lagi tersandera hasil Pilpres sehingga berpotensi lebih independen terhadap kebijakan pusat.
Konsekuensinya, kepala daerah dari kubu oposisi punya peluang lebih besar untuk menang. Relasi pusat-daerah diprediksi lebih dinamis, bahkan rawan gesekan kebijakan. Fenomena ini disebut sebagai era “kepala daerah kuat”.
Tantangan: Biaya Politik dan Pj Kepala Daerah
Di balik itu, ada tiga risiko utama:
1. Biaya politik melonjak. Partai harus biayai dua kali pemilu besar. Pengawasan lemah bisa memicu praktik politik uang makin masif.
2. Kekosongan jabatan. Jeda 2,5 tahun berisiko membuat banyak daerah dipimpin Penjabat (Pj). Pj tidak dipilih rakyat dan bisa menjabat lama jika regulasi tak diperketat.
3. Krisis kepercayaan. Publik daerah berpotensi mempertanyakan legitimasi Pj yang memimpin tanpa mandat pemilu.
Arena Lokal Jadi Penentu Baru
Putusan MK mengirim sinyal tegas: menang di Pilpres tak lagi otomatis kuasai daerah. Politik lokal berdiri sebagai arena independen yang menuntut partai membangun basis dari bawah.
“Ini bisa mematangkan demokrasi lokal. Tapi bisa juga memperuncing konflik dan biaya politik,” ujar pengamat.
Pemilu 2029 akan jadi pembuktian pertama. Arah demokrasi Indonesia ditentukan di dua panggung: nasional dan lokal, yang kini tak lagi satu tarikan napas.
Poin Penting Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024:
Pemisahan Pemilu: Mengakhiri model pemilu serentak lima kotak, memisahkan pemilu nasional (Presiden/Wapres, DPR, DPD) dan pemilu lokal/daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD).
Tujuan: Mencegah isu daerah tertutup oleh isu nasional, memperkuat otonomi daerah, serta mengurangi kelelahan penyelenggara pemilu.
Waktu Pelaksanaan: Pemilu Nasional direncanakan pada 2029, sedangkan Pemilu Daerah pada 2031.
Tindak Lanjut: DPR dan Presiden perlu merevisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Pilkada untuk mengakomodasi desain baru ini.
Putusan ini menegaskan kembali putusan-putusan sebelumnya (seperti 55/PUU-XVII/2019) namun memberikan kepastian desain baru untuk masa depan.
Pemisahan ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi dan perhatian terhadap isu daerah.(*)
Posting Komentar