KKP Turun ke Aceh, Survei 13 Pelabuhan Perikanan Dangkal Atas Permintaan Gubernur Mualem

Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT, MT, dan Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh, Safrizal, S.STP., M.Ec.Dev, menerima Tim Koordinasi dan Survei Lokasi Pembersihan Sedimentasi Laut Pascabencana Provinsi Aceh, di Ruang Rapat Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa, (5/5/2026).

"Pendangkalan Muara Hambat Nelayan Melaut, Picu Banjir Permukiman"

BANDA ACEH, KABEREH NEWS — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat menindaklanjuti permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk menangani pendangkalan muara sungai dan muara perikanan di Aceh.

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen Penataan Ruang Laut KKP, Permana Yudiarso, menyampaikan hal itu saat bertemu Gubernur Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (5/5/2026).

"Kami datang untuk menindaklanjuti permintaan Gubernur Aceh terkait perbaikan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang dangkal," kata Permana.

Menurut Permana, kedatangan tim KKP merupakan respons atas surat resmi Pemerintah Aceh yang melaporkan kondisi muara dangkal yang menghambat aktivitas nelayan.

Survei 13 Pelabuhan Selama Tiga Hari

Permana menyebut, tim KKP akan berada di Aceh selama tiga hari untuk menyurvei 13 pelabuhan perikanan yang direncanakan menjadi prioritas penanganan sedimentasi.

Ke-13 lokasi tersebut yakni: Lampulo di Banda Aceh, Idi di Aceh Timur, Lambada di Aceh Besar, Kuala Tari dan Kuala Peukan Baro di Pidie, Kuala Meurudu dan Kuala Panteraja di Pidie Jaya, Kuala Peudada di Bireuen, Kuala Pusong di Lhokseumawe, Kuala Krueng Mane di Aceh Utara, Kuala Anak Laut di Singkil, Kuala Ujung Baroh di Aceh Barat, serta Kuala Ujung Serangga di Aceh Barat Daya.

Mualem: 25% Warga Aceh Bergantung ke Laut

Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menegaskan urgensi penanganan muara secara menyeluruh. Aceh memiliki 28 muara dengan garis pantai yang luas dan 25 persen dari 6 juta penduduknya berprofesi di sektor kelautan.

"Selama ini nelayan kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang," ujar Mualem.

Ia juga menyoroti dampak pendangkalan terhadap risiko banjir. "Kalau muara sungai dangkal, air bisa meluap ke permukiman. Ini juga jadi keluhan nelayan sejak masa kampanye," katanya.

Selain pendangkalan, Mualem meminta pemerintah pusat menangani abrasi di wilayah Aceh Utara secara komprehensif. "Kami berharap penanganannya bisa dilakukan menyeluruh, termasuk masalah abrasi," tegas Mualem.(*)