"Kritik tajam terhadap Pergub 2/2026, sebut 692 ribu jiwa kehilangan jaminan medis dan istilah "dibloe keudroe" sesatkan publik"
KABEREH NEWS | BANDA ACEH – Ruang publik Aceh kembali diguncang analisis kritis soal Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Setelah peringatan dini Hendro Saky soal potensi konflik 1 Mei 2026, kini Munzami Hs membongkar kejanggalan data birokrasi yang dinilai mengaburkan hak kesehatan ratusan ribu warga.
Skandal Diksi "Dibloe Keudroe"
Munzami meluruskan klaim pemerintah yang menyebut 1,1 juta peserta non-JKA sebagai kelompok "membayar sendiri" atau dibloe keudroe. Menurutnya, istilah itu keliru dan membodohi publik. Sebab, iuran ASN, TNI/Polri, dan pekerja formal justru bersumber dari APBN, APBA, hingga APBK. "Ini bukan beli sendiri. Hanya perpindahan kantong anggaran, tapi negara seolah lepas tangan dari kewajiban JKA universal," tegasnya.
692 Ribu Jiwa "Terbuang"
Temuan paling mencolok adalah selisih 692.742 jiwa penduduk Aceh yang tak lagi tercatat dalam tanggungan JKA. Jika dikalikan premi Rp42.000 per orang, potensi anggaran yang hilang mencapai *Rp349 miliar*. "Angkanya setara gabungan penduduk beberapa kabupaten. Ke mana uang itu jika rakyatnya tak lagi dijamin?" tanya Munzami.
Alarm 1 Mei 2026
Munzami menyebut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 bertabrakan dengan amanat Qanun Aceh. Jika tetap dipaksakan, 1 Mei 2026 dikhawatirkan bukan sekadar tanggal merah. "Hari itu bisa jadi momen hukum dan hak kesehatan rakyat Aceh dikangkangi retorika teknokrasi," ujarnya.
Melengkapi Peringatan Hendro Saky
Jika Hendro Saky memberi alarm makro soal ancaman konflik dan karut marut data, Munzami membedah forensik angka birokrasi. Keduanya saling melengkapi: satu menyalakan sirine, satu menunjukkan di mana kabel konsletnya.
Penutup:
Di tengah data yang kerap disajikan gelondongan, Munzami dianggap menyodorkan pisau bedah yang presisi. Suaranya berpotensi dianggap "noise" oleh penguasa, namun bagi publik, inilah _voice_ yang membuka tabir kebijakan. (Red)
Sumber: Risman Rachmat
Posting Komentar