BANDA ACEH, OPINI – Polemik pembatasan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kian memanas. Pemerintah Aceh berencana tidak lagi menanggung seluruh penduduk mulai 1 Mei 2026, dengan dalih program tidak tepat sasaran karena dinikmati warga mampu.
Argumen itu dibantah keras Dr. Nasrul Zaman, S.T., M.Kes, akademisi Universitas Syiah Kuala (USK). Menurutnya, alasan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah maupun akademis.
"Jangan ngawur. Apa pun yang disampaikan Pemerintah Aceh saat ini tidak bisa diterima secara ilmiah. Tidak ada argumentasi yang kuat. Katanya tidak tepat sasaran, orang kaya mana yang mau menerima JKA? Jangan fitnah juga," tegas Nasrul saat diwawancarai, Selasa 21/4/2026.
Nasrul menilai alasan pemerintah hanyalah "akal-akalan" agar anggaran JKA bisa dialihkan ke proyek lain. Ia menyoroti ketidakmampuan pemerintah menyajikan data konkret soal warga mampu yang dituding menyalahgunakan JKA.
Sebagai solusi, Nasrul mengusulkan efisiensi anggaran proyek penunjukan langsung (PL) yang tidak mendesak. Ia meminta proyek fisik seperti pembangunan pagar masjid, pagar kuburan, hingga pemasangan paving block dicoret dan dialihkan untuk menutup defisit JKA.
"Coret saja proyek-proyek PL yang bangun pagar masjid, pagar kuburan, atau pasang paving block. Coret semua, masukkan ke JKA. Program itu jauh lebih penting bagi masyarakat," ujarnya.
Nasrul menegaskan JKA adalah jaring pengaman krusial bagi warga Aceh yang masih menyandang status provinsi termiskin di Sumatera. Tanpa JKA, beban biaya kesehatan akan mendorong keluarga makin terpuruk.
"Bayangkan kalau bapaknya sakit, anaknya tiga, tambah istri, itu akan menambah kemiskinan. Kita sudah yang paling miskin di Sumatera, jangan sampai program pemerintah justru semakin memiskinkan rakyat. JKA harus tetap ada," pungkasnya.
Bentuk dukungan terhadap isu ini, Nasrul menyatakan apresiasi kepada mahasiswa yang turun ke jalan menyuarakan penolakan pembatasan JKA. Ia bahkan berkelakar akan memberi nilai "A" bagi mahasiswanya yang ikut aksi.
"Saya sampaikan di medsos saya, ada mahasiswa S1, S2, S3 saya yang ikut aksi, saya kasih nilai A. Tidak usah masuk lagi, langsung A saja. Ini serius, karena mereka peduli pada nasib masyarakat," tambahnya.
Isu pembatasan JKA kini menjadi sorotan publik. Desakan dari berbagai elemen masyarakat menguat, menuntut Pemerintah Aceh mengevaluasi ulang kebijakan fiskalnya dan memprioritaskan layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga Serambi Mekkah.(Red)
Posting Komentar