IDI RAYEUK, ACEH TIMUR – Aktivis Zakaria alias Jaka mengecam keras Pemerintah Kabupaten Aceh Timur atas polemik bantuan jatah hidup (jadup) yang tak kunjung jelas. Ia menyebut Pemkab “gagal total” dalam mengelola data penerima.
Kritik itu disampaikan Jaka, Minggu, 12/4/2026. Menurutnya, setelah empat bulan proses pendataan, data akhir jadup justru berbeda dari usulan awal tanpa penjelasan transparan.
Padahal, kata Jaka, pendataan sudah dimulai dari desa dan diverifikasi berlapis oleh BNPB, mahasiswa, serta unsur lain. “Ini bukan sekadar kesalahan teknis, ini kelalaian yang tidak bisa ditoleransi. Diverifikasi berkali-kali tapi hasilnya tidak sinkron. Ada yang tidak beres atau sengaja dimainkan,” tegasnya.
Jaka mempertanyakan apa yang dikerjakan Pemkab selama empat bulan jika validasi data saja tak selesai. “Empat bulan hanya berkutat pada data, tapi hasilnya kacau. Ini bukan lambat lagi, ini sudah kegagalan total manajemen pemerintahan,” ujarnya.
Dampaknya, warga yang berhak justru terabaikan dan potensi salah sasaran makin besar. Jaka menilai hal ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan minimnya tanggung jawab.
“Jangan jadikan rakyat korban dari ketidakbecusan. Pemerintah tidak boleh lepas tangan. Jika tidak mampu, harus berani bertanggung jawab, bukan bersembunyi di balik alasan teknis,” kata Jaka.
Ia mendesak audit menyeluruh dan terbuka terhadap seluruh proses pendataan serta verifikasi jadup. Pihak yang terbukti lalai atau bermain harus ditindak. “Ini uang rakyat, ini hak masyarakat. Tidak boleh ada kompromi. Jika dibiarkan, kepercayaan publik akan hancur,” tutupnya.
Hingga berita ini naik, Pemkab Aceh Timur belum memberi tanggapan resmi. Media ini masih berupaya mengonfirmasi BPBD dan Dinas Sosial Aceh Timur terkait tindak lanjut data jadup. (Red)
Posting Komentar