BANDA ACEH, KABEREH NEWS - Penyusutan drastis anggaran Jaminan Kesehatan Aceh memicu kritik tajam dari akademisi. Dr. Teuku Muhammad Jamil, Senior Lecturer Sekolah Pascasarjana USK, menilai Pemerintah Aceh justru sibuk memperdebatkan diksi “dirampok” dibanding menjawab substansi hilangnya hak kesehatan rakyat.
“Kata ‘dirampok’ dianggap lebih berbahaya daripada kemungkinan hilangnya hak kesehatan rakyat miskin. Kritik dipersoalkan, tetapi substansi persoalan dihindari,” kata Teuku Jamil, Jumat 1 Mei 2026.
Anggaran Menyusut, Publik Wajib Curiga
Jamil menegaskan, anggaran kesehatan rakyat yang sebelumnya mencapai ratusan miliar rupiah tiba-tiba menyusut drastis. Sementara jutaan masyarakat terancam kehilangan akses layanan.
“Publik bukan hanya berhak bertanya, publik wajib curiga. Sebab uang itu bukan milik penguasa. Itu uang rakyat. Amanah rakyat,” tegas Direktur Pusat Kajian Politik dan Sosial Aceh itu.
Ia mempertanyakan arah perubahan anggaran JKA, alasan DPRA tidak dilibatkan secara terbuka, serta dasar akademik dan kemanusiaan pembatasan JKA berbasis desil. “Jika semua proses berjalan benar, mengapa pemerintah terlihat begitu gelisah menghadapi kritik?” ujarnya.
Gejala Feodalisme Politik
Menurut Jamil, fenomena ini menunjukkan feodalisme politik yang akut. “Ketika dipuji, penguasa merasa dirinya penyelamat rakyat. Tetapi ketika dikritik, mereka berubah defensif, emosional, bahkan cenderung represif,” katanya.
Ia mengutip Michel Foucault bahwa kekuasaan cenderung membangun mekanisme dominasi dan membungkam suara yang mengganggu kenyamanan penguasa. “Kritik publik adalah instrumen moral untuk mencegah kekuasaan berubah menjadi kesewenang-wenangan.”
Desak Transparansi Total
Jamil menegaskan, yang dibutuhkan rakyat bukan perang diksi, melainkan transparansi total. Pemerintah Aceh diminta membuka seluruh proses realokasi anggaran secara terang benderang.
“Jelaskan siapa yang memutuskan. Jelaskan dasar kebijakannya. Jelaskan mengapa rakyat miskin harus menerima risiko dari perubahan itu,” desaknya.
Ia mengingatkan, JKA bukan sekadar angka dalam APBA. “Ia menyangkut nasib orang kecil yang sakit, ibu yang melahirkan, lansia yang butuh pengobatan, serta masyarakat miskin di pedalaman Aceh.”
Kritik Bukan Ancaman
“Jabatan bukan tiket untuk bebas bertindak tanpa kritik. Kekuasaan bukan hak untuk anti diawasi,” tegas Jamil. Ia menyebut rakyat Aceh sudah cerdas membaca keadaan dan tahu mana kritik yang lahir dari kepentingan rakyat.
“Negeri ini akan benar-benar berada di titik berbahaya bukan ketika rakyat terlalu keras mengkritik, tetapi ketika penguasa mulai merasa dirinya terlalu suci untuk dikritik,” tutupnya.
Kota Madani, 29 April 2026
Posting Komentar