ACEH, KABEREH NEWS | Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang adanya desa-desa yang hilang di Aceh memicu kegelisahan publik. Belasan desa tak lagi, daftar resminya belum pernah dipublikasikan secara terbuka. Ketiadaan data ini menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran, terutama bagi warga yang merasa kampung halamannya perlahan menghilang dari catatan negara.
Upaya penelusuran dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui berbagai sumber, termasuk pemberitaan media dan informasi lapangan. Langkah ini diambil agar desa-desa yang terdampak tidak luput dari perhatian. Jika data yang beredar keliru, publik diharapkan memberi bantahan. Jika masih ada desa yang belum tercatat, daftar tersebut diharapkan dapat dilengkapi.
Sebab, desa yang tidak tercatat berpotensi terabaikan dalam proses pemulihan dan pemenuhan hak warganya. Berdasarkan penelusuran sementara, desa-desa yang diduga hilang tersebar di sejumlah kabupaten di Aceh, total sedikitnya 22 desa dilaporkan tidak lagi berpenghuni atau lenyap akibat bencana dan perubahan alam.
Jumlah ini bahkan melebihi pernyataan awal yang menyebutkan 13 sampai 20 desa, sehingga memperkuat kebutuhan akan verifikasi dan keterbukaan data resmi dari pemerintah. Hilangnya desa-desa tersebut menyisakan dampak yang jauh melampaui persoalan administrasi. Ada rumah yang hancur, lahan yang tak lagi bisa digarap, serta jejak sejarah dan identitas sosial yang terancam hilang.
Ketika sebuah desa lenyap dari data resmi, maka keberadaan dan hak masyarakatnya ikut berada dalam posisi rentan. Dalam kondisi inilah, perhatian publik menjadi sangat penting. Ungkapan “no viral no justice” mencerminkan realitas bahwa banyak persoalan baru mendapat respons setelah menjadi sorotan.
Karena itu, upaya mengingat, mencatat, dan menyuarakan desa-desa yang hilang dipandang sebagai langkah agar mereka tidak tenggelam dalam diam, dan negara tidak datang terlambat. (*)
Posting Komentar