Penulis : Wicaksono
OPINI, KABEREH NEWS | Pagi itu, saya duduk di sebuah warung kopi di ibu kota provinsi bersama seorang Kepala Dinas yang frustrasi.
Di tangannya, sebuah tablet menampilkan postingan Instagram resmi milik dinasnya, "Pembangunan 25 fasilitas publik senilai Rp 45 miliar telah mencapai realisasi 87% dengan tingkat kepuasan masyarakat 4,2 dari skala 5."
Like: 34. Komentar: 2. Share: 0.
"Mas, kita sudah kerja mati-matian. Tim saya begadang setiap hari. Anggaran habis untuk rakyat. Tapi kenapa rasanya... seperti tidak ada yang peduli?" tanyanya, dengan suara setengah putus asa.
Saya lihat matanya. Ada kelelahan di sana. Bukan kelelahan fisik, tapi kelelahan seorang abdi negara yang merasa jerih payahnya tidak terdengar, tidak terlihat, tidak berarti.
Lalu saya tunjukkan sesuatu di ponsel saya. Sebuah video pendek dari akun warga biasa. Durasinya 45 detik. Memperlihatkan seorang ibu tua menangis di depan toilet umum yang baru dibangun, salah satu dari 25 fasilitas itu.
Suaranya bergetar, "Dua puluh tahun saya jaga warung di pasar ini. Selama itu, saya nggak pernah punya tempat yang layak kalau mau ke toilet. Sekarang ada. Bersih. Ada airnya. Saya merasa... dihargai sebagai manusia."
View: 127.000. Komentar: 892. Dibagikan 1.500 kali.
Pak Kepala Dinas itu terdiam lama.
"Itu fasilitas yang kami bangun, Mas. Tapi kenapa cerita dia yang viral, bukan publikasi kami?"
Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan di situlah saya menyadari: ini bukan hanya soal strategi media sosial yang salah. Ini adalah krisis eksistensial komunikasi pemerintah.
Selama bertahun-tahun mendampingi puluhan instansi pemerintah, saya melihat pola yang sama berulang: humas pemerintah ahli dalam melaporkan, tapi gagal dalam MENYENTUH hati masyarakat.
Lihat saja konten-konten yang bertebaran di Instagram dengan takarir seperti ini, "Sosialisasi optimalisasi sinergi stakeholder dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan dengan tingkat partisipasi 78%."
Coba baca ulang kalimat itu. Apa yang Anda rasakan? Hangat? Terhubung? Terinspirasi? Atau justru... kosong?
Bahasa seperti ini, yang saya sebut "bahasa dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang nyasar ke Instagram", adalah musuh terbesar komunikasi publik. Kalimat seperti itu memang akurat, terukur, formal. Tapi ia juga dingin, jauh, dan tidak manusiawi.
Seorang ibu yang berjualan sayur di pasar tidak peduli apa itu "optimalisasi sinergi stakeholder."
Yang ia tahu: dulu toiletnya jorok, sekarang bersih. Dulu takut sakit, sekarang lega. Itu saja. Sederhana. Manusiawi.
Tapi kenapa humas pemerintah, begitu susah bicara dengan kesederhanaan itu? Padahal angka tidak pernah membuat orang menangis.
Tahun 2019, ada sebuah riset menarik dari Stanford University. Mereka membagi peserta jadi dua kelompok. Kelompok A diberi presentasi tentang krisis kelaparan di Afrika dengan data komprehensif, "11 juta orang kelaparan, tingkat malnutrisi 42%, angka kematian anak naik 37%."
Kelompok B hanya diberi satu cerita: kisah Rokia, gadis berusia 7 tahun dari Mali yang harus berjalan 6 kilometer setiap hari untuk mengambil air, sering tidak makan, dan hampir putus sekolah.
Hasilnya? Kelompok B menyumbang rata-rata DUA KALI LIPAT lebih banyak dibanding kelompok A.
Kenapa? Karena otak manusia tidak dirancang untuk merespons angka secara emosional. Kita merespons WAJAH. Kita merespons NAMA. Kita merespons CERITA.
Joseph Stalin pernah berkata dengan sinis: "Satu kematian adalah tragedi. Satu juta kematian adalah statistik."
Di situlah letak ironisnya: semakin besar dampak program pemerintah (jutaan penerima manfaat, triliunan rupiah, ribuan lokasi), semakin abstrak ia terasa di mata publik.
45 miliar rupiah untuk 25 fasilitas? Itu statistik.
Tapi cerita Ibu Tumini yang akhirnya punya toilet layak setelah 20 tahun? Itu tragedi, dalam arti yang indah. Itu yang membuat orang berhenti scroll. Itu yang membuat orang berbagi. Itu yang membuat orang percaya.
Itu sebabnya pula hoaks menyebar lebih cepat dari informasi resmi pemerintah. Kenapa?
Bukan karena rakyat bodoh.
Bukan karena rakyat anti-pemerintah.
Tapi karena hoaks PANDAI BERCERITA.
Hoaks itu sederhana: "Bantuan cuma buat kroni."
Hoaks itu emosional: "Rakyat kecil dibiarkan menderita."
Hoaks itu punya villain: "Pejabat korup."
Hoaks itu punya korban: "Kita."
Sementara konten resmi humas? "Berdasarkan data DTKS, penyaluran bantuan sosial telah mencapai 78% dari target dengan tingkat akurasi penerima manfaat 92%."
Humas kalah sebelum bertarung.
Saya ingat sebuah kasus di 2023. Sebuah kabupaten digegerkan hoaks bahwa "dana desa dikorupsi pejabat, tidak ada yang sampai ke rakyat." Videonya viral. 2 juta views dalam 3 hari.
Humas setempat merespons dengan siaran pers panjang, penuh data, penuh sanggahan teknis.
Hasilnya? 5.000 views. Komentar dipenuhi: "Pencitraan!" "Bohong!" "Kami tahu kenyataannya!"
Lalu datang seorang relawan muda dari desa. Dia bikin video sederhana: mengunjungi 5 rumah warga penerima dana desa. Ada Pak Tono yang sekarang punya kandang ayam. Ada Ibu Sari yang rumahnya sudah ada listrik. Ada Mbah Kasim yang sumurnya sudah ada pompanya. Mereka bicara sendiri, dengan dialek setempat, dengan senyum tulus.
Video itu ditonton 800.000 kali. Hoaks itu mati dengan sendirinya.
Bukan karena data. Tapi karena WAJAH. Karena SUARA. Karena CERITA NYATA yang lebih kuat dari cerita bohong.
Birokrasi bukan robot, tapi kenapa humas berbicara seperti robot?
Salah satu mitos terbesar di dunia kehumasan pemerintah adalah: "Kita harus formal, profesional, menjaga wibawa."
Saya setuju humas harus profesional. Tapi formal bukan berarti kaku. Wibawa bukan berarti jarak.
Di balik setiap program pemerintah, ada MANUSIA yang bekerja. Ada ASN yang lembur. Ada tim lapangan yang kehujanan. Ada kepala dinas yang meeting sampai tengah malam. Ada pekerja proyek yang memastikan pembangunan selesai tepat waktu.
Kenapa humas tidak pernah menceritakan mereka, para warga?
Kenapa publikasi humas selalu berbunyi, "Pemerintah telah melaksanakan..." dan bukan: "Tim kami, yang terdiri dari Pak Ahmad, Bu Siti, dan 15 rekan lainnya, sudah bekerja 6 bulan non-stop untuk memastikan..."?
Masyarakat bukan ingin melihat pemerintah yang sempurna. Mereka ingin melihat pemerintah yang MANUSIAWI. Yang MAU BEKERJA KERAS. Yang PEDULI. Yang MAU DENGAR keluhan mereka.
Storytelling adalah jembatan untuk itu.
Dan ingat, storytelling bukan pencitraan, tapi kejujuran.
Setiap kali saya bicara tentang storytelling, selalu ada yang protes: "Wah, itu kan pencitraan, Mas. Kita tidak mau manipulatif."
Ini adalah kesalahpahaman fatal.
Storytelling yang baik BUKAN tentang mengada-ada. Bukan tentang menutupi kekurangan. Bukan tentang hanya menampilkan sisi manis.
Storytelling yang baik adalah tentang KEJUJURAN yang dikemas dengan EMPATI.
Contoh nyata: sebuah proyek jalan tol yang menuai protes warga karena ganti rugi tanah yang dirasakan tidak adil.
Respons tanpa storytelling: "Proses ganti rugi telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku berdasarkan Perpres No. XX tahun 20XX dengan perhitungan NJOP yang telah terverifikasi tim independen."
Respons dengan storytelling seperti ini, "Kami mendengar kekecewaan Bapak/Ibu soal ganti rugi lahan. Kami paham, tanah itu bukan sekadar aset, tapi itu tempat Bapak/Ibu bertani puluhan tahun, tempat anak-anak bermain, tempat kenangan keluarga. Wajar kalau ada kecemasan.
Yang ingin kami sampaikan: perhitungan ganti rugi memang mengikuti aturan yang ketat. Tapi kami tahu, aturan saja tidak cukup menenangkan hati. Makanya, Sabtu depan, kami akan datang ke balai desa. Kami akan jelaskan rinci prosesnya, tunjukkan hitungan detail, dan yang terpenting: DENGAR keresahan Bapak/Ibu. Mari kita bicara. Karena jalan tol ini untuk kemajuan kita bersama, dan kami tidak mau ada yang merasa dirugikan dalam prosesnya."
Lihat bedanya? Storytelling versi kedua tidak menghilangkan fakta hukum. Tapi ia MENGAKUI EMOSI. Ia MENGHORMATI KERESAHAN. Ia MENGUNDANG DIALOG.
Itu bukan pencitraan. Itu komunikasi yang dewasa.
Pak Kepala Dinas di awal cerita tadi akhirnya paham. Setelah pertemuan kami, timnya mulai berubah.
Mereka tidak lagi posting: "Pembangunan taman kota telah selesai 100%."
Mereka mulai posting: "Ini Dek Aisyah, 5 tahun. Dulu dia main di tanah becek, sekarang bisa main perosotan di taman baru. Ibunya bilang: 'Akhirnya ada tempat aman buat anak-anak main.' Dan itu yang membuat 6 bulan kerja keras tim kami terasa bermakna."
Hasilnya? Engagement naik 12 kali lipat. Komentar berubah dari "cape deh" jadi "terima kasih." Warga mulai kirim foto mereka sendiri di taman itu.
Yang lebih penting: Pak Kepala Dinas itu tidak lagi merasa tidak terlihat. Karena kini ia bicara dengan bahasa yang rakyatnya mengerti. Bahasa hati. Bahasa cerita. Bahasa kemanusiaan.
Kepada rekan-rekan humas di seluruh instansi pemerintah: program Anda berdampak. Kerja keras Anda nyata. Anggaran yang Anda kelola adalah amanah rakyat yang Anda tunaikan dengan integritas.
Tapi jika Anda tidak bisa MENCERITAKAN itu dengan cara yang menyentuh hati rakyat, maka semua itu akan tenggelam dalam deraan informasi yang tak terhitung.
Masyarakat tidak butuh laporan. Mereka butuh BUKTI bahwa pemerintah peduli.
Bukti itu bukan angka di infografis. Bukti itu adalah cerita Ibu Tumini yang akhirnya merasa dihargai sebagai manusia.
Saatnya humas pemerintah belajar bercerita. Bukan untuk pencitraan. Tapi untuk TERHUBUNG. Untuk DIPERCAYA. Untuk BERMAKNA.
Pemerintahan yang baik bukan hanya soal kebijakan yang tepat. Tapi juga soal rakyat yang MERASA didengar, dilihat, dan dipedulikan. Itu dimulai dari cara humas bercerita. (*)
Posting Komentar