Dua anak tewas dalam kurun waktu sepekan akibat kemiskinan yang melanda Indonesia. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, seorang anak kecil tewas terlindas truk kontainer saat menjual tisu di jalanan untuk membantu ibunya yang tidak memiliki uang untuk makan.
Sementara di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, seorang anak SD berusia 10 tahun meninggal karena ibunya tidak memiliki uang Rp10.000 untuk membeli buku dan alat tulis sekolah, sehingga anak tersebut memilih mengakhiri hidupnya.
Kedua kasus ini menunjukkan bahwa kemiskinan struktural masih menjadi masalah serius di Indonesia, dan negara belum sepenuhnya memenuhi mandat konstitusinya untuk melindungi fakir miskin dan anak terlantar. Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) muncul sebagai respons atas kedaulatan rakyat yang dirampas oleh oligarki.
Tragedi ini bukan sekadar kisah pilu individual. Ini cermin dari kemiskinan struktural. Kemiskinan yang bukan lahir dari kemalasan. Tapi kemiskinan yang diciptakan lewat kebijakan yang tak berpihak.
Negara lebih sibuk melayani kepentingan besar. Pendidikan disebut gratis, tapi alat tulis jadi barang mewah bagi sebagian anak. Negara rajin bicara bonus demografi, tapi gagal memastikan satu generasi tumbuh dengan perut kenyang dan pikiran tenang. Program bantuan ada, tetapi sering datang terlambat, bocor. Atau tak menyentuh yang paling membutuhkan.
Dua anak telah pergi. Mereka meninggalkan pertanyaan yang tak bisa dijawab dengan pidato atau survei kebahagiaan. Jika negara gagal membaca jeritan ini, maka rakyat akan meminta kembali kedaulatannya. Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan kebencian. Tapi dengan kesadaran, keberanian, dan keberpihakan yang tegas pada kemanusiaan. (*)
Posting Komentar