KABEREH NEWS | Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menarik perhatian publik usai menyampaikan pidato sepenuhnya dalam bahasa Inggris di ajang Bloomberg New Economy Forum (BNEF) 2025 yang digelar di Singapura. Momen ini ramai dibahas karena berbanding terbalik dengan masa lalu, ketika kemampuan bahasa Inggris Jokowi kerap dijadikan bahan ejekan warganet.
Dalam forum ekonomi bergengsi yang dihadiri para pemimpin bisnis dan tokoh dunia tersebut, Jokowi tampil sebagai anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, posisi yang ia emban sejak awal 2025. Penggunaan bahasa Inggris dinilai menjadi simbol peran internasional Jokowi yang semakin menguat setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Pidato Jokowi tidak hanya bersifat seremonial. Ia memaparkan pandangannya soal lahirnya era “kecerdasan ekonomi” (intelligent economy) yang bertumpu pada literasi teknologi masyarakat. Jokowi menekankan pentingnya penguasaan kecerdasan buatan (AI), machine learning, coding, hingga algoritma sebagai faktor penentu daya saing suatu negara di masa depan.
Jokowi juga menyinggung kebutuhan reformasi lembaga keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia, serta aturan perdagangan di WTO, agar lebih adaptif terhadap perubahan lanskap ekonomi digital dunia. Menurutnya, aturan lama yang tidak mengikuti perkembangan teknologi berpotensi menghambat negara berkembang dalam berkompetisi.
Penampilan Jokowi ini memicu kembali perbincangan soal kemampuan bahasa Inggrisnya. Di masa lalu, beberapa potongan pidato Jokowi pernah viral karena dianggap medok dan dijadikan bahan lelucon di media sosial. Kini, setelah pidato di BNEF 2025 beredar, banyak komentar warganet yang menilai gaya bicaranya terlihat lebih lancar dan terstruktur dibanding sebelumnya.
Sejumlah pengguna media sosial menyebut, perubahan ini menunjukkan bahwa Jokowi terus beradaptasi dengan peran barunya di panggung global. Di saat yang sama, pidato tersebut juga dibaca sebagai upaya Jokowi untuk menegaskan posisi Indonesia dalam diskusi mengenai masa depan ekonomi digital dan tatanan keuangan internasional.
Meski demikian, perdebatan di ruang publik tidak berhenti pada soal aksen. Sebagian kalangan menilai, yang lebih penting adalah bagaimana gagasan mengenai intelligent economy, reformasi lembaga keuangan global, dan penguatan literasi teknologi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang berkelanjutan bagi Indonesia.(*)
Posting Komentar