OPINI, KABEREH NEWS -- Judul ini terdengar nakal, mungkin juga sedikit kurang sopan bagi mereka yang terlalu mencintai pemimpin. Namun satire memang sering bekerja dengan cara sederhana: ia hanya mengingatkan kita pada fakta yang sudah ada, tetapi jarang kita ucapkan keras-keras.
Para pemimpin negeri ini — termasuk Presiden Prabowo dan banyak tokoh di sekeliling kekuasaan — adalah generasi yang tumbuh tanpa program makan bergizi nasional. Tidak ada dapur negara yang memastikan menu seimbang, tidak ada satuan pelayanan gizi yang berjaga di belakang masa kecil mereka, dan tidak ada proyek ratusan triliun yang mengawal isi piring mereka setiap siang.
Anehnya, mereka tetap berhasil. Bahkan lebih dari sekadar berhasil — mereka memimpin negara.
Di sinilah anekdot kecil itu mulai terasa menggoda logika. Jika tanpa MBG saja sebuah generasi mampu menghasilkan presiden, menteri, jenderal, dan teknokrat, maka kepanikan negara hari ini mengundang rasa ingin tahu: apakah anak-anak kita benar-benar sedang berada di tepi jurang, ataukah negara yang tiba-tiba menjadi lebih mudah gelisah?
Satire tidak pernah berniat meremehkan pentingnya gizi. Ia hanya berbisik pelan: republik ini ternyata pernah berdiri di atas kaki generasi yang dibesarkan tanpa rasa darurat. Dan dari sanalah ironi itu lahir — generasi yang dahulu tumbuh dalam keterbatasan kini terlihat sangat takut bila generasi setelahnya harus mengalami hal yang sama.
Saya baru sadar bahwa masa kecil para pemimpin negeri ini tampaknya jauh lebih berisiko daripada yang pernah kita bayangkan.
Mereka tumbuh tanpa program makan bergizi nasional. Tidak ada dapur negara yang memastikan protein hadir tepat waktu. Tidak ada satuan pelayanan gizi yang mengawasi isi piring mereka. Bahkan mungkin sebagian hanya mengenal makan sederhana — cukup untuk bertahan, tidak selalu ideal untuk ukuran teori kesehatan modern.
Namun sesuatu yang aneh terjadi.
Mereka tidak runtuh.
Sebaliknya, mereka justru tumbuh menjadi jenderal, profesor, teknokrat, menteri — bahkan presiden. Generasi tanpa intervensi raksasa itu ternyata mampu mengelola republik yang besar dan rumit.
Lalu hari ini negara terlihat sangat berbeda.
Program makan bergizi diluncurkan dengan kecepatan tinggi, anggaran yang nyaris sulit dibayangkan, serta target yang dikejar tanpa banyak jeda, insiden keracunan yang mengancam hidup anak terus terjadi dan dianggap sebagai resiko. Narasinya terdengar seperti operasi penyelamatan: seolah masa depan bangsa bisa goyah bila negara tidak segera turun tangan memberi makan anak-anak, padahal di rumah-rumah umumnya anak-anak sedang makan secara normal walau sederhana.
Di titik ini, logika sederhana mulai mengetuk pelan.
Jika sebuah kebijakan hadir dengan rasa urgensi yang begitu kuat, biasanya ia lahir dari kecemasan yang sama kuatnya. Negara jarang berlari tanpa merasa ada sesuatu yang harus segera diselamatkan.
Pertanyaannya kemudian bukan apakah program ini baik atau buruk. Pertanyaan yang lebih menarik adalah: seberapa genting sebenarnya keadaan yang sedang kita hadapi?
Sebab tanpa kegentingan, percepatan sering terasa berlebihan.
Tanpa ancaman nyata, kepanikan mudah terbaca.
Namun barangkali yang paling menarik bukan hanya programnya — melainkan struktur di belakangnya. Pemerintah membuka ruang kemitraan luas dalam pelaksanaan, dan berbagai organisasi ikut mengelola dapur pelayanan gizi. Bahkan partai politik diperbolehkan berpartisipasi selama mengikuti ketentuan.
Secara administratif, ini bisa dibaca sebagai gotong royong modern.
Tetapi secara politis, ia menghadirkan pertanyaan klasik yang selalu menyertai program sosial berskala besar: bagaimana menjaga bantuan publik tetap steril dari tarikan kepentingan?
Tentu saja keterlibatan banyak pihak tidak otomatis bermasalah. Dalam negara demokrasi, partisipasi sering dianggap sebagai kekuatan. Namun pengalaman juga mengajarkan bahwa semakin besar sumber daya yang beredar, semakin besar pula kebutuhan akan transparansi.
Publik biasanya tidak menuntut kesempurnaan. Mereka hanya ingin diyakinkan bahwa sesuatu yang begitu besar dikelola dengan kewaspadaan yang sama besarnya.
Di tengah semua itu, pikiran saya justru kembali pada generasi lama — generasi pra-MBG.
Mereka bukan generasi yang dibesarkan dalam suasana darurat nasional. Mereka tidak hidup di bawah bayang-bayang kecemasan negara terhadap masa depan mereka. Tetapi dari kesederhanaan itulah lahir daya tahan yang sering kita banggakan hari ini.
Maka sebuah pertanyaan kecil terasa sulit dihindari:
Apakah anak-anak kita kini benar-benar lebih terancam,
atau justru negara yang menjadi lebih mudah cemas?
Barangkali zaman memang berubah. Tantangan gizi lebih kompleks, kompetisi global lebih keras, dan standar kesejahteraan semakin tinggi. Intervensi negara bisa saja merupakan bentuk tanggung jawab, bukan kepanikan.
Namun tetap saja, ada ironi halus yang menggantung di udara:
Generasi yang tumbuh tanpa program raksasa kini terlihat sangat khawatir terhadap generasi yang sedang mereka selamatkan.
Tentu saya bisa keliru. Saya hanya mencoba mengikuti logika sampai ke ujungnya — dan logika kadang membawa kita pada pertanyaan yang tidak selalu nyaman.
Karena sejarah sering menunjukkan satu hal sederhana: bangsa ini tidak dibesarkan oleh kemewahan, melainkan oleh ketahanan. Dari meja makan yang biasa-biasa saja lahir orang-orang dengan keberanian yang tidak biasa.
Semoga saja yang sedang kita bangun hari ini bukan sekadar program besar, tetapi juga kepercayaan diri sebagai bangsa — bahwa masa depan tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat negara bergerak, melainkan juga oleh seberapa jernih ia membaca keadaan.
Dan mungkin pertanyaan terpenting bukanlah apakah anak-anak kita akan cukup makan.
Melainkan apakah negara masih cukup tenang untuk membedakan antara antisipasi dan kecemasan.
Sebab terkadang, bukan masa depan yang paling kita takutkan —
melainkan bayangan kita sendiri tentang masa depan itu.
Di titik inilah pertanyaan lain layak diajukan, mungkin dengan nada yang lebih tenang namun jauh lebih mengganggu: mengapa urusan negara hari ini tampak sangat terpusat pada soal makan — sesuatu yang dahulu tidak selalu diperlakukan sebagai keadaan darurat nasional?
Tidak ada yang meragukan pentingnya gizi. Tetapi ketika perhatian, energi politik, dan sumber daya fiskal mengalir begitu besar ke satu sektor, publik wajar bertanya tentang keseimbangan.
Haruskah prioritas sebesar ini secara perlahan menggeser perhatian dari fondasi lain yang tak kalah menentukan — seperti pendidikan dasar dan layanan kesehatan? Ataukah negara memang sedang menata ulang hierarki kebutuhannya, dengan keyakinan bahwa masa depan dapat diamankan terlebih dahulu dari isi piring?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk penolakan, melainkan upaya menjaga kewarasan dalam membaca arah kebijakan. Sebab negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu memberi makan, tetapi juga negara yang sanggup memastikan warganya belajar dengan baik, tumbuh sehat, dan berpikir merdeka.
Penulis: Rudi Sinaba
Posting Komentar