Banda Aceh, Kaberehnews.com - Dinamika pengungsi Rohingya di Aceh kembali menjadi sorotan serius. Sejumlah akademisi, aparat keamanan, media, dan peneliti lintas lembaga duduk bersama dalam Focus Group Discussion (FGD) untuk membedah persoalan hukum, kebijakan, hingga risiko kemanusiaan yang dihadapi komunitas pengungsi Rohingya di wilayah Aceh.
FGD ini merupakan bagian dari penelitian kolaboratif bertajuk Rohingyan Community Development: Assessing Policy and Protections Gaps, and Gendered-Risk amidst Sovereignty Dilemma and Security Issues in Aceh Camps. Kegiatan berlangsung pada Jumat, 30 Januari 2026, pukul 09.00–11.00 WIB, bertempat di Aula Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh.
Mengusung tema “Quo Vadis Masa Depan Komunitas Pengungsi Rohingya di Aceh: Keamanan Manusia, Risiko Kekerasan Gender, Dilema Kedaulatan, dan Eskalasi Kekerasan di Bangladesh dan Myanmar”, diskusi ini menyoroti kompleksitas isu pengungsi yang tak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga bersinggungan dengan keamanan, kedaulatan, dan stabilitas sosial.
FGD dihadiri sejumlah pemangku kepentingan strategis, di antaranya Dekan Fakultas Hukum USK Prof. Ilyas, Dekan FH USK periode 2021–2024 Dr. Gausyah, Wakil Dekan FH USK Syamsul Bahri, Pemimpin Redaksi Serambi Aceh Ali Bukhari, perwakilan Lanal Sabang Popy Julianto, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Malahayati Pak Tekno, Dandim Aceh Utara Lhokseumawe Pak Jamal D. Arifin, Peneliti PRIK Pak Mirza, Perwakilan Bakamla Ibu Yulia, serta Peneliti ICAIOS Ibu Sophia.
Dalam sambutannya, Prof. Ilyas menegaskan bahwa penanganan pengungsi Rohingya tidak dapat dilakukan secara parsial. “Pendekatan holistik sangat dibutuhkan. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan lembaga keamanan menjadi kunci agar kebijakan yang diambil responsif terhadap kebutuhan pengungsi, tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan negara,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ibu Sophia dari ICAIOS menekankan pentingnya penyelarasan regulasi nasional dengan standar hak asasi manusia internasional. “Kebijakan yang berkelanjutan harus berbasis bukti ilmiah dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal,” katanya.
Dari perspektif keamanan, Bakamla dan Kantor Kesyahbandaran menyoroti tantangan pengawasan perbatasan laut serta potensi aktivitas ilegal di sekitar kamp pengungsian. Dandim Aceh Utara Pak Jamal D. Arifin menegaskan perlunya sinergi kuat antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah demi menjaga stabilitas keamanan di kawasan pengungsian.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Serambi Aceh Ali Bukhari mengingatkan pentingnya peran media dalam membangun narasi yang objektif dan berimbang. “Isu pengungsi harus diberitakan secara adil, manusiawi, dan proporsional agar tidak memicu stigma sosial,” ujarnya.
Perspektif teknis turut disampaikan oleh Peneliti PRIK Pak Mirza dan Perwakilan Lanal Sabang Popy Julianto, khususnya terkait koordinasi logistik dan operasional di lapangan. Mereka menekankan peran strategis lembaga maritim dalam mengantisipasi risiko keamanan yang muncul akibat mobilitas pengungsi lintas perairan.
Hasil FGD ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan konkret bagi pemerintah daerah, kementerian terkait, serta lembaga internasional. Tim peneliti juga berkomitmen melanjutkan kolaborasi melalui riset lanjutan yang berfokus pada penguatan kapasitas lokal.
“Kerja sama ini tidak hanya menjawab kebutuhan pengungsi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor diplomasi kemanusiaan yang berprinsip,” ujar Hidayatsyah, M.Pd., mitra peneliti lokal dari Universitas Malikussaleh (UNIMAL).
FGD ini menjadi cerminan nyata sinergi antara dunia akademik, pemerintah, aparat keamanan, media, dan masyarakat sipil dalam merespons isu kemanusiaan global secara berkelanjutan, berkeadilan, dan bermartabat. (*)
Posting Komentar