KABEREH NEWS | Artikel ini membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 yang dianggap sebagai "bencana" karena banyak sorotan terkait penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Beberapa contoh sorotan adalah gaji dan tunjangan Wali Nanggroe, Waliyul Ahdi, dan Majelis Tembus hampir Rp14 miliar, serta anggaran makan minum dan penambah daya, belanja iklan, reklame, film, dan pemotretan.
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengkritisi postur APBA 2026 yang dinilai masih didominasi belanja birokrasi dan berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan fiskal daerah. Ketua Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Mata Lensa Universitas Muhammadiyah Aceh, Misbah Hidayat, menilai draf APBA 2026 mencerminkan kegagalan struktural Pemerintah Aceh dalam menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
Pertanyaan besar adalah, apakah uang meugang di APBA 2026 akan dialihkan ke mana dan untuk apa, mengingat Presiden telah memberikan bantuan uang meugang sebesar Rp72,5 miliar untuk disalurkan kepada masyarakat korban bencana di 19 kabupaten/kota. (Rita)
Posting Komentar