Diakui atau tidak, Ketua DPRA sebelumnya Saiful Bahri atau Pon Yaya selama ini terlalu pasif dan cenderung memihak kepada Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.
Nah, dalam konteks politik pemerintahan sikap Pon Yaya selaku Ketua DPRA yang berasal dari PA dianggap tidak powerfull dan hanya ikut arus bahkan cari aman saat ada kebijakan PJ Gubernur Aceh yang tidak relevan dengan kepentingan masyarakat Aceh.
Pon Yaya telah mengabaikan aspek tugas pokok dan fungsinya sebagai Anggota DPRA dalam hal pengawasan sehingga sangat logis bila kemudian Mualem selaku Ketua PA bersama jajarannya melakukan langkah evaluasi guna pergantian Pon Yaya dan menunjuk Zulfadli sebagai pengganti.
Zulfadli selama ini dianggap cukup militan dalam merespon dan memberikan kritikan menohok bila ada kebijakan PJ Gubernur yang berlawanan dengan aturan terlebih terkait soal alokasi dana PON yang fantastis mencapai 1,2 T menggunakan dana APBA.
Momentum atau wacana penggunaan APBA 1,2 T untuk mendanai Pekan Olahraga Nasional yang diinisiasi oleh Pj Gubernur Aceh sangat tidak rasional dan riskan karena Aceh memiliki keterbatasan anggaran dan kemampuan APBA Aceh telah diproyeksikan untuk mendanai berbagai kebutuhan infrastruktur pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Nah dalam hal ini Partai Aceh mencoba membangkitkan kembali kepercayaan publik melalui reposisi Ketua DPRA untuk lebih ketat mengawal berbagai kebijakan Pj Gub yang dinilai merugikan Aceh.
Langkah mualem sudah sangat tepat dan terlepas sikap ini sebagai bagian dari nilai politik Partai Aceh, yang jelas Mualem sudah menunjukkan kedigdayaannya melawan Pj Gubernur Aceh dan menurut kami ini akan menuai simpati publik.
Karena itu,kami sangat mendukung pergantian Ketua DPRA apalagi ditunjuknya Zulfadli(Abang Samalanga) sebagai Ketua DPRA supaya posisi DPRA lebih greget dan tidak perlu khawatir dengan ancaman Pergub versi Pj Gubernur Aceh.
Penulis: Auzir Fahlevi SH Ketua GeMPAR Aceh (Gerakan Masyarakat Partisipatif)
Posting Komentar