by M Rizal Fadillah
OPINI -- Polisi tentu disiapkan bukan untuk berperang tetapi untuk mengayomi dan melayani masyarakat serta menjaga ketertiban dan keamanan. Namun muncul diksi siap perang terkait dengan pernyataan Kapolri Listyo Sigit di depan Komisi III DPR yang semacam memberi komando kepada seluruh jajaran Kepolisian agar mempertahankan kedudukan Polisi seperti saat ini sampai titik darah penghabisan.
Jenderal Listyo Sigit pun dengan tegas menolak usulan Kepolisian untuk berada di bawah Kementrian. Dengan arogan Listyo menyatakan akan memilih menjadi petani ketimbang harus menjadi Menteri Kepolisian. Pertunjukan drama ditampilkan lewat tepukan tangan anggota Komisi mengapresiasi arogansi. Publik menduga ada komisi untuk apresiasi. Semua tahu Kepolisian kini bukanlah instansi yang kering atau miskin.
Semestinya Presiden bukan hanya marah karena pembangkangan tapi harus menindak, namun tepukan tangan Ketua Komisi yang berasal dari Partai Gerindra menimbulkan pertanyaan sudah sedemikian tak berdayakah Presiden Prabowo menghadapi tantangan bawahannya ? Anggota Komisi fraksi Partai Gerindra yang turut menyertai mengindikasi kepasrahan atau ketidakberdayaan Prabowo.
Prabowo pasrah Komisi Percepatan Reformasi Polri bentukannya mati sebelum memproduksi, hasil serapan disimpan di lemari besi, restrukturisasi hanya mimpi, perubahan menjadi basa basi, Jimly tak punya nyali, Listyo siap perang melawan aspirasi. Demi marwah Polisi,
kilahnya. Padahal sikap itu yang justru merusak marwah Polisi. Tidak mau introspeksi dan berbenah diri. Bahkan insubordinasi.
Listyo Sigit menggalang pasukan bagai siap untuk perang. Mengukuhkan diri sebagai ketua partai yang berkuasa. Partai Kepolisian Indonesia. Memimpin untuk berikrar Ksatria Bhayangkara pada malam hari. Dengan nyala obor yang menciptakan suasana khidmad tapi mencekam. Diikuti PJU Mabes Polri, Kapolda, dan pejabat lain. Ribuan obor menyala di tengah 600 peserta apel di Mako Brimob Cikeas Kabupaten Bogor.
Apel obor bulan November 2025 seolah menjawab dua tuntutan atau aspirasi rakyat yaitu investigasi keterlibatan Polri dalam kerusuhan Agustus September 2025 dan lakukan reformasi di tubuh Polri. Semakin jelas jawaban itu dengan komando Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar seluruh jajaran Kepolisian mempertahankan "status quo" hingga titik darah penghabisan. Ikrar Ksatria Bhayangkara adalah tekad untuk siap perang melawan asprasi.
Semoga apel obor November Mako Brimob yang lalu tidak mengingatkan kita pada pesta obor Oktober di Halim tahun 1965. Semoga kiprah politik Polri yang luas tidak mengubah Polri menjadi Partai Kepolisian Indonesia. Semoga kesiapan Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjadi petani bukan untuk membentuk Barisan Tani Indonesia. Tetaplah Polri menjadi Angkatan Keempat bukan Angkatan Kelima.
Semoga pecat dan segera ganti Kapolri. Reformasi Polri harga mati.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 2 Februari 2026
Posting Komentar