BANDA ACEH, KABEREH NEWS -| Pemerintah Aceh secara resmi telah menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, untuk terlibat dalam penanganan pascabencana banjir longsor di Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyatakan bahwa langkah ini diambil karena kedua lembaga tersebut memiliki pengalaman dalam menangani bencana serupa, seperti tsunami 2004 yang melanda Aceh.
"Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Muhammad MTA, Minggu (14/12).
Pemerintah Aceh menilai eskalasi kerusakan infrastruktur akibat banjir longsor di 18 kabupaten/kota cukup luas dan membuat ratusan warga kehilangan nyawa dan sebagian dinyatakan hilang.
Hingga hari ini, sudah ada 77 lembaga dan 1.960 relawan yang masuk ke Aceh dalam upaya pemulihan bencana, termasuk lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional.
"Benar (sudah menyurati). Mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat dibutuhkan," kata Muhammad MTA.
Gubernur Aceh mengucapkan terima kasih atas niat baik dan kontribusi lembaga dan relawan yang telah masuk ke Aceh. "Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan konstribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini," katanya.(*)
Posting Komentar