KABEREH NEWS | OPINI -- Seperti biasa, aku menyesap kopi tubruk tanpa gula di teras rumah, pagi masih setengah jadi. Ampasnya tebal, pahitnya jujur. Dari kursi kayu yang sudah mulai reyot ini, aku menatap layar ponsel dengan perasaan yang campur aduk.
Dulu, aku mengamati kekuasaan lewat rapat tertutup, konferensi pers berasap rokok, dan naskah siaran pers yang diketik terburu-buru. Sekarang, kekuasaan itu lewat di depan mataku dalam bentuk story, reel, dan caption dengan emoji.
Aneh juga nasib negara. Ia kini bicara pada warganya lewat medium yang sama dengan iklan skincare dan video kucing jatuh dari meja.
Di situlah aku mengamati pola yang sama, kesalahan yang diulang dengan percaya diri, seolah-olah algoritma bisa disogok dengan jargon birokrasi. Pemerintah, dengan segala niat baiknya, masuk ke media sosial seperti tamu undangan yang salah kostum. Datang ke pesta santai dengan setelan lengkap dan nada pidato.
Masalahnya bukan pada niat menggunakan media sosial. Itu sudah tak terelakkan. Masalahnya adalah cara. Cara negara memosisikan diri. Cara negara berbicara. Cara negara mendengar. Atau lebih sering, tidak mendengar.
Dalam teori komunikasi klasik, dulu aku diajari bahwa komunikasi bukan soal pengiriman pesan, melainkan penciptaan makna bersama. Ini gagasan tua, tapi terus dilanggar dengan penuh semangat.
Pemerintah mengira tugasnya selesai ketika pesan dikirim. Postingan naik. Grafik engagement dibagikan di grup WhatsApp internal. Selesai. Padahal, publik belum tentu paham, apalagi merasa diajak.
Aku sering melihat akun-akun pemerintah yang rajin, disiplin, bahkan terlalu rajin. Setiap kegiatan diunggah. Setiap kunjungan difoto. Setiap pertemuan diberi caption panjang. Secara administratif, ini sempurna. Secara komunikatif, ini miskin. Media sosial diperlakukan sebagai album kegiatan, bukan ruang percakapan. Yang ditampilkan adalah kehadiran negara, bukan pengalaman warga.
Dalam kajian tentang komunikasi publik, ada konsep penting tentang legitimasi. Legitimasi tidak lahir dari klaim sepihak, tapi dari pengakuan. Di media sosial, pengakuan itu datang dari rasa relevansi.
Ketika warga membaca unggahan pemerintah dan bertanya, “Apa pentingnya konten ini buatku?” lalu tak menemukan jawabannya, legitimasi itu bocor pelan-pelan. Tidak dramatis, tapi konsisten.
Kesalahan umum humas pemerintah sebagai komunikator di media sosial hampir selalu sama.
Pertama, terlalu jatuh cinta pada bahasa normatif. Kalimatnya rapi, aman, dan steril. Tidak ada yang salah secara hukum, tapi juga tidak ada yang hidup secara emosional. Padahal, media sosial adalah ruang emosi. Orang datang membawa marah, cemas, bingung, takut. Negara menjawab dengan frasa prosedural. Ini bukan netral. Ini dingin.
Kedua, obsesi pada citra pejabat. Kamera selalu diarahkan ke atas. Wajah-wajah yang sama. Pose yang mirip. Seolah-olah legitimasi lahir dari siapa yang terlihat, bukan dari apa yang dirasakan publik.
Dalam teori framing, ini disebut elite-centric framing. Negara bicara tentang dirinya sendiri, berharap publik ikut bangga. Yang sering terjadi justru sebaliknya. Publik merasa sedang ditonton, bukan didengarkan.
Ketiga, alergi pada kritik. Komentar pedas dianggap serangan. Pertanyaan dianggap provokasi. Maka lahirlah respons defensif, atau lebih sering, keheningan.
Dalam kajian kepercayaan publik, diam tanpa penjelasan adalah komunikasi negatif. Kekosongan informasi akan selalu diisi oleh tafsir. Dan tafsir publik di media sosial jarang ramah pada kekuasaan.
Aku teringat teori tentang ruang publik. Media sosial sering dipuja sebagai ruang publik baru. Tapi ruang publik hanya bekerja jika ada kesetaraan simbolik. Ketika negara masuk dengan gaya monolog, ia mengubah ruang publik menjadi papan pengumuman digital. Orang boleh melihat, tapi tidak benar-benar diajak bicara. Komentar ada, tapi tidak dianggap bagian dari proses.
Ironisnya, pemerintah sering merasa sudah sangat transparan. Semua diposting. Semua diumumkan. Tapi transparansi tanpa empati hanyalah etalase. Ia memperlihatkan isi, tanpa menjelaskan makna. Dalam situasi krisis, ini menjadi fatal. Saat bencana, misalnya, publik tidak pertama-tama mencari data. Mereka mencari pengakuan atas rasa takut mereka. Negara datang dengan infografik. Lengkap, tapi terasa asing.
Dalam teori komunikasi krisis, ada prinsip sederhana yang sering diabaikan. Acknowledge before explain. Akui dulu rasa publik, baru jelaskan kebijakan. Pemerintah sering terbalik. Menjelaskan dulu, berharap publik menyesuaikan perasaannya sendiri. Ini bukan soal kelembutan. Ini soal efektivitas komunikasi.
Begitulah media sosial bekerja. Non linear. Penuh distraksi. Pemerintah sering memaksakan logika linear kebijakan ke ruang yang tidak pernah linear. Akibatnya, pesan tercecer. Potongan kalimat diambil di luar konteks. Narasi dipelintir. Lalu negara menyalahkan algoritma.
Padahal, algoritma hanya mempercepat apa yang sudah lemah. Pesan yang tidak jelas akan makin kabur. Pesan yang defensif akan makin memicu. Media sosial bukan penyebab utama kegagalan komunikasi pemerintah. Ia hanya cermin yang jujur dan kejam.
Aku, dengan kopi pahit ini, tidak sedang meromantisasi masa lalu. Dulu pun komunikasi pemerintah penuh kekurangan. Tapi ada satu perbedaan penting. Dulu, negara tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Sekarang, negara bicara terus, tapi sering tanpa sikap. Hadir secara konten, absen secara makna.
Seharusnya, jika pemerintah serius menggunakan media sosial sebagai kanal komunikasi publik, ia memulai dari perubahan paradigma. Dari broadcast ke dialog. Dari pencitraan ke penjelasan. Dari defensif ke reflektif. Ini bukan soal teknis admin. Ini soal keberanian institusional.
Dalam kajian trust building, kepercayaan tumbuh dari konsistensi sikap, bukan dari kesempurnaan pesan. Pemerintah tidak harus selalu benar. Tapi harus selalu jujur tentang proses. Mengatakan “kami belum tahu” seringkali lebih dipercaya daripada kalimat panjang yang kosong makna.
Menjelang kopi ini habis, aku sampai pada kesimpulan yang mungkin tidak nyaman bagi banyak humas pemerintah. Media sosial tidak bisa dijinakkan dengan SOP semata. Ia menuntut kedewasaan emosional. Kemampuan mendengar kritik tanpa langsung membalas. Kemampuan menjelaskan tanpa menggurui. Kemampuan hadir tanpa selalu ingin dipuji.
Seperti film yang pelan-pelan menutup adegan dengan tidak heroik, negara tidak akan menang debat di media sosial. Dan tidak perlu. Yang dibutuhkan publik bukan negara yang paling viral, tapi negara yang paling bisa dipercaya. Media sosial hanyalah panggung. Yang diuji di sana bukan kecanggihan konten, tapi karakter komunikasi.
Aku meneguk sisa kopi, ampasnya tertinggal di dasar gelas. Seperti itu pula komunikasi publik pemerintah di media sosial hari ini. Yang pahit sering dibiarkan mengendap, tak pernah benar-benar dibicarakan. Padahal justru di situlah rasa sebenarnya berada.
________ penulis: Wicaksono
Analisis:
Pemerintah sering memaksakan logika linear kebijakan ke ruang media sosial yang tidak pernah linear, sehingga pesan tercecer dan narasi dipelintir. Media sosial bukan penyebab utama kegagalan komunikasi pemerintah, tapi cermin yang jujur dan kejam.
Masalah Komunikasi Pemerintah di Media Sosial:
- Menggunakan bahasa normatif yang kering dan tidak emosional
- Fokus pada citra pejabat daripada pengalaman warga
- Alergi pada kritik dan tidak mau mendengar
Solusi:
- Mengubah paradigma komunikasi dari broadcast ke dialog
- Fokus pada penjelasan dan refleksi daripada pencitraan
- Meningkatkan kemampuan mendengar kritik dan menjelaskan tanpa menggurui
Pemerintah tidak harus selalu benar, tapi harus selalu jujur tentang proses. Media sosial menuntut kedewasaan emosional dan kemampuan hadir tanpa selalu ingin dipuji. (*)
Posting Komentar