KABEREH NEWS | OPINI -- Kasus Aceh yang mengirim surat ke PBB untuk meminta bantuan teknis dan kemanusiaan pascabanjir memicu reaksi beragam di dalam negeri. Lebih dari sekadar isu administratif, ini adalah cerminan krisis tata kelola bencana yang berkepanjangan di Indonesia.
Pertama, respons pemerintah pusat yang cenderung defensif dan curiga justru mengalihkan perhatian dari akar masalah: lambannya penanganan bencana. Ketika warga Aceh tidur berdesakan di masjid karena rumah mereka terendam, yang diperdebatkan adalah legitimasi surat, bukan percepatan bantuan.
Kedua, stigma "minta bantuan = lemah" harus diakhiri. Bantuan internasional bukan ancaman kedaulatan, tapi langkah solidaritas global. Jepang, Amerika, dan negara lain pernah menerima bantuan—dan mereka tetap maju.
Ketiga, ini adalah alarm bagi pemerintah. Surat ke PBB adalah indikator bahwa sistem penanganan bencana masih lemah. Alih-alih marah, introspeksi adalah langkah bijak.
Kita perlu reformasi tata kelola bencana yang lebih transparan, partisipatif, dan cepat. Jangan biarkan ego menghalangi solusi. Rakyat sudah capek, dan negara harus lebih cepat. (*)
Penulis: Saiful Amri (Ayahdidien)
Penikmat medsos dan Media Online
Sudut terminal Idi Rayeuk 23 Desember 2025
Posting Komentar