Aceh, Kaberehnews.com | provinsi paling barat Indonesia, sering disebut-sebut sebagai "anak rewel" di barisan anak-anak Ibu Pertiwi. Tapi, apakah benar Aceh hanya ingin ribut? Atau ada yang lebih dalam di balik itu semua?
Sejarah mencatat, Aceh adalah salah satu provinsi yang paling loyal mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, Aceh menyumbangkan emas, logistik, bahkan pesawat pertama untuk negara ini. Aceh bukan anak pungut, tapi anak kandung yang ikut bangun rumah dari nol.
Namun, mengapa relasi Aceh dan pusat terasa sensitif? Jawabannya sederhana: luka sejarah. Aceh merasa tidak dihargai, bahkan diabaikan. Sumber daya alam Aceh yang besar, seperti gas Arun, tidak membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Data kemiskinan menunjukkan, Aceh secara konsisten masuk jajaran provinsi termiskin di Sumatera, bahkan nasional.
Konflik Aceh sering disederhanakan sebagai "separatisme", tapi itu tidak sepenuhnya benar. Konflik itu lahir dari akumulasi rasa ditinggal dan tidak didengar. Anak yang merasa jeritannya tidak didengar, akhirnya teriak lebih keras.
Momen 2004 Tsunami menjadi titik balik. Aceh hancur, tapi juga membuka jalan bagi perdamaian. MoU Helsinki lahir, bukan sebagai hadiah, tapi kontrak damai. Aceh menurunkan senjata, membubarkan struktur perlawanan, dan menerima kembali NKRI sepenuhnya.
Tapi, apakah janji-janji itu sudah ditepati? Aceh masih berjuang untuk keadilan ekonomi, reintegrasi mantan kombatan, dan ruang politik lokal. Dana Otsus Aceh yang ratusan triliun tidak sepenuhnya dirasakan oleh rakyat.
Aceh bukan ingin merdeka, tapi ingin dihargai sebagai anak kandung. Mereka ingin janji-janji ditepati, bukan hanya di atas kertas, tapi di lapangan. Aceh ingin diperlakukan sebagai subjek, bukan objek stabilitas.
Jadi, ketika Aceh terus bersuara, itu bukan karena mereka rewel, tapi karena mereka ingin didengar. Mereka ingin Ibu Pertiwi mendengar jeritan mereka, dan mengambil tindakan nyata. (*)
Posting Komentar