KABEREH NEWS | Ini mungkin model politisi busuk. Anggota DPR Fraksi Gerindra menyatakan bukan saja mempermasalahkan soal ijazah itu sebagai hal yang kecil tetapi "engga akan ngaruh". Ketika itu diarahkan pada Jokowi maka menurutnya kita perlu melihat prestasi Jokowi selama 10 tahun di samping tentu kelemahan.
Dalam perbincangan dengan Pakar Komunikasi Hendri Satrio, Habiburochman menyatakan bahwa mempermasalahkan ijazah hanya relevan saat kontestasi Gubernur atau Presiden, di luarnya tidak penting lagi.
Menunjuk pada arahan Prabowo yang harus menghargai pemimpin atau mantan pemimpin ia menafikan persoalan ijazah dan minta perhatian besar pada program Makan Bergizi Gratis.
Memang parah anggota DPR model seperti ini. Di tengah sorotan tingginya penghasilan anggota Dewan dan minimnya prestasi, justru ngomongnya tidak bermutu alias berkualitas rendah. Apalagi sekelas Ketua Komisi. Sebelumnya rakyat mengurut dada atas omongan anggota DPR lain Sachroni yang memberi predikat tolol kepada yang memasalahkan eksistensi DPR. Bubarkan.
Sekurangnya ada tiga ciri tidak bermutu atau berkualitas rendah atau omong ngawur Habiburochman, kader andalan Gerindra yang advokat, mantan aktivis, dan dahulu tim hukum Jokowi-Ahok tersebut, yaitu :
Pertama, ijazah bagi orang biasa mungkin kecil dan "engga ngaruh", tetapi bagi seorang Presiden dan mantan Presiden sangat penting dan berpengaruh. Betapa besar akibat hukum yang ditimbulkan jika selama menjabat sebagai Presiden ia membohongi atau menipu rakyat dengan ijazah palsu. Segala kebijakan menjadi zonk.
Kedua, keliru memahami menghargai Presiden atau mantan Presiden tanpa syarat. Jika ia pemalsu dokumen, koruptor, perampok SDA, pelanggar HAM, atau pengkhianat bangsa patutkah dihargai ? Sanksi pidana berat hingga mati dengan digantung pun dimungkinkan.
Ketiga, naif sekali membandingkan ijazah Jokowi dengan Makan Bergizi Gratis. MBG justru bisa menjadi program tidak penting, sekedar pencitraan, dan tidak efektif. Program omon-omon gratis. Ijazah palsu adalah racun untuk segala makanan baik bergizi atau tidak, gratis atau berbayar.
Semangat atau gerakan bubarkan DPR jelas inkonstitusional, akan tetapi isu itu harus dibaca sebagai cermin dari kekecewaan memuncak rakyat atas perilaku para anggota Dewan. Berpendapatan besar, kerja santai, hidup mewah, pelayanan berlebihan, korup, kolusif dan nepotis, pembeli gelar, tukang stempel, serta tidak peduli pada nasib rakyat bawah.
Habiburochman jauh dari teladan. Andai rakyat bisa merecall maka model seperti ini yang layak untuk secara paksa ditarik. Tentu bersama anggota Dewan lain yang gemar nyopet, merayap dan mengendap-endap serta mengendus berbagai proyek. Penjahat berjas dasi itu berkeliaran di gedung yang nyaman dan terkawal ketat.
Mereka memang bukan rakyat tetapi wakil rakyat. Berhak mewakili untuk bermobil banyak dan mewah, berumah besar, berpelesir ke luar negeri, serta bermain dari hotel ke hotel. Rakyat dianggap telah memberi kuasa penuh kepada mereka untuk berbuat apa saja.
Sesungguhnya Indonesia bukan negara miskin, tetapi kekayaannya sudah dirampok oleh segelintir orang serakah, yang diantaranya adalah anggota DPR yang hedonis, pengecut, sok kuasa, dan terkutuk.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 28 Agustus 2025
Posting Komentar