MENJELANG agenda politik nasional dan pesta demokrasi lokal, Pilkada Aceh Serentak 2024, semakin menarik untuk dicermati dan dibahas. Menyusul informasi bahwa Bustami Hamzah, Pj Gubernur Aceh akan mundur, karena akan maju sebagai Calon Gubernur Aceh 2024 - 2029.
Sehubungan dengan itu, telah beredar di media cetak nasional dan lokal sejumlah nama kandidat Pj Gubernur Aceh pengganti Bustami Hamzah, katanya telah disiapkan Kemendagri, antara lain, adalah Sugeng Hariyono, Kepala BPSDM Kemendagri; Faisal Ali Hasyim, Inspektur Jenderal Kementerian Agama; dan Lalu Niqman Zahir, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI (Sumber : AJNN, di Kemendagri, Jakarta 7 Agustus 2024).
Mengacu dari informasi tersebut maka reporter media ini, mencoba menghubungi, Prof. Dr TM. Jamil, Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) untuk meminta tanggapannya.
Saat kami tanyakan bagaimana tanggapan Prof TM, begitu kami sering memanggilnya tentang Calon Pj Gubernur Aceh sebagai pengganti Bustami Hamzah berkaitan dengan nama-nama yang telah disiapkan Kemendagri itu? Dengan tersenyum dan sedikit terkejut, Prof. TM ketika mendengarkan kata "disiapkan"... Lho, kok disiapkan, tanya Pak TM. Lalu lanjutnya, bukankah untuk Pj Gubernur itu selalu diusulkan oleh DPR Aceh kepada Mendagri untuk ditetapkan? Nah, jika sudah disiapkan apa peran dan tugas DPRA sebagai wakil rakyat Aceh dalam soal ini?, begitu tanya Pak TM.
Nah, terlepas dari proses itu semua, Lalu Prof. TM. Jamil mengatakan, baginya tak terlalu penting sebenarnya tentang siapa orangnya yang diangkat atau ditunjuk oleh Pemerintah dalam hal ini Kemendagri untuk Seorang Pj Gubernur Aceh, karena dia memang wakil pemerintah pusat di daerah. Namun, yang harus diperhatikan adalah orang yang ditunjuk itu, setidaknya, mengenal, mengerti dan memahami kultur sosial masyarakat setempat, budaya dan politik lokal.
Selanjutnya, yang bersangkutan memiliki kapabilitas, kredibilitas dan integritas serta dapat dipercaya oleh masyarakat dimana dia bertugas. Dan juga yang tidak kalah penting jangan menganggap dirinya "merasa tahu" semuanya, tapi yang lebih penting dia "tahu merasa" agar eksistensinya dan programnya dapat dijalankan dengan baik bersama rakyat. sebutnya.
Kemudian Prof. TM. Jamil, juga memberikan beberapa catatan penting dan mengingatkan, siapapun nanti yang ditunjuk Kemendagri untuk Pj Gubernur Aceh pengganti Bustami Hamzah, harus mampu bekerjasama dengan pihak legislatif (DPRA) dan mampu membangun komunikasi yang baik, bijak dan santun, sehingga tidak saling merasa hebat dan berakhir dengan kemacetan komunikasi. Jika ini yang terjadi, programnya tak bisa berjalan dan rakyat Aceh jadi korban lagi akibat ego sektoral masing-masing. Jangan sampai ini terjadi, pesan Prof TM.
Namunpun itu semua hak Pemerintah pusat, Saran Prof. TM, hendaknya Kemendagri harus lebih serius dalam soal ini, setidaknya untuk meminta pendapat atau pandangan dari pihak DPRA ataupun dengan Pak Bustami Hamzah, Pj Gubernur sekarang tentang keberlanjutan roda pemerintah Aceh ke depan.
Untuk apa ini penting, Prof. TM mengatakan bahwa jika orang yang ditunjuk nanti tak tahu apa agenda Aceh saat ini yang mendesak, maka akan bisa berantakan semuanya. Terutama yang berkaitan dengan PON Aceh - Sumut 2024 diambang pintu serta masih banyak PR belum selesai, kemudian Pelaksana Pilkada Aceh yang terkesan masih "tertidur pulas", proyek strategis nasional di Aceh yang masih sepi dalam keramaian dan program-program lainnya. Untuk itu, Prof. TM, berharap semua catatan itu harus menjadi perhatian dan pertimbangan kemendagri dalam menentukan sikap dan pilihannya kepada orang yang tepat.
Di bagian Akhir pembicaraan kami, dengan sedikit bercanda Prof. TM. Jamil mengatakan "pokoknya bagi kami warga Aceh, siapapun orang yang ditunjuk sebagai PJ Gubernur Aceh, pengganti Bustami Hamzah, dengan ucapan selamat kami terima, karena kami percaya kepada Kemendagri. Namun karena kami memberikan kepercayaan kemendagri, jangan pula kami dikhianati atas kesetiaan itu. Pada Intinya : Aceh jangan jadikan tempat untuk belajar sebagai pemimpin dech ... tutup Prof TM. Jamil, sambil tersenyum ....
Nah, Kami pikir meski yang terakhir ini berupa candaan, tapi jangan pernah dianggap sepele juga untuk keberlanjutan sebuah roda pemerintahan Aceh ke depan menjadi lebih baik.(Redaksi1)
Posting Komentar