Jakarta, KABEREH NEWS - Menginjak 2023, angka pasien Covid-19 berangsur turun. Perlahan tapi pasti, masyarakat mulai kembali hidup normal. Namun, ekonomi Indonesia belum sepenuhnya kuat.
Pada Maret 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) pada tahun ini mencapai Rp 476 triliun. Anggaran ini meningkat 3,3% dari tahun 2022.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya alokasi berbagai program subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM)
"Perlinsos 2023 dialokasikan Rp 476 triliun ini tujuannya adalah untuk melindungi 10 juta keluarga penerima manfaat, termasuk dalam program PKH dengan anggaran Rp 28,7 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers THR dan Gaji 13, Rabu (29/3/2023).
Lantas, apa saja program yang mencakup Perlinsos. Dari catatan CNBC Indonesia, 10 juta PKM, Program Keluarga Harapan (PKH), 18,8 juta KPM untuk Program Sembako, 500 ribu penerima program prakerja, 20,1 juta penerima Program Indonesia Pintar (PIP), 994 ribu mahasiswa KIP kuliah, bantuan iuran untuk PBI JKN sebanyak 98,8 juta peserta, 40,7 juta pelanggan listrik yang menerima subsidi listrik, 8 juta metrik ton kuota subsidi LPG 3 kg, dan bantuan uang muka perumahan untuk 220 ribu unit rumah.
- Penyaluran PKH bagi 10 juta Keluarga Peneirma Manfaat (KPM) sebesar Rp 28,7 triliun
- Pemberian bantuan sosial melalui kartu sembako bagi 18,8 juta KPM sebesar Rp 45,1 triliun
- Subsidi energi dan nonenergi kepada rumah tangga miskin dan rentan, UMKM, petani serta transportasi publik Rp 290,6 triliun
- Penerima bantuan iuran JKN 96,8 juta peserta Rp 46,5 triliun
- Penerima bantuan Indonesia Pintar untuk 20,1 juta siswa sebesar Rp 9,7 triliun
- Penerima bantuan Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar Kulian untuk 99,3 ribu mahasiswa sebesar Rp 12,8 triliun
Kemudian, pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa beras kepada 21,3 juta KPM dan bantuan paket protein berupa telur dan daging ayam kepada 1,4 juta KPM dengan balita stunting di dalamnya. Nilainya mencapai Rp 8,2 triliun.
"Melalui penyaluran berbagai program dan penebalan bantuan sosial tersebut diharapkan konsumsi rumah tangga khususnya di kelompok masyarakat miskin dan rentan tetap terjaga," tegas Sri Mulyani.
BLT El-Nino
Kendati menyiapkan anggaran Perlinsos yang besar pada tahun ini, tetapi himpitan hidup masyarakat kecil semakin menjadi-jadi pada tahun ini. Indonesia dibayangi oleh fenomena El-Nino atau kemarau yang berkepanjangan.
Akibat kemarau ini, hasil panen dan produksi pangan tertekan. Efeknya memicu kenaikan harga pangan. Salah satu komoditas pangan yang terimbas efek El-Nino adalah beras. Pemerintah pun mengambil inisiatif mengelontorkan bantuan langsung tunai (BLT).
BLT yang dikenal dengan nama BLT El-Nino ini diumumkan pada akhir Oktober 2023. Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,52 triliun kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk BLT El-Nino tersebut. Pembagian bantuan ini akan dimulai November-Desember 2023.
Sri Mulyani mengatakan BLT El Nino akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) penerima sembako. Besaran bantuan diberikan senilai Rp 200 ribu/orang selama dua bulan.
"18,8 juta ini adalah kelompok penerima yang nama, alamat dan nomor account ada di Kementerian Sosial sehingga kita tidak mencari lagi siapa targetnya. Mereka akan mendapatkan Rp 200 ribu/bulan untuk November dan Desember," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (25/10/2023).
Bantuan Beras hingga 2024
Jelang akhir 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah melanjutkan pemberian bantuan pangan dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga Maret tahun depan. Bahkan masih ada kemungkinan lanjut hingga Juni 2024. Artinya para penerima BLT El-Nino akan tetap menerima bantuan pangan, berupa berast 10 kg/KPM setiap bulannya pada tahun depan.
Hal ini diungkapkan Jokowi ketika mengunjungi Gudang Bulog Gadang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (14/12/2023) guna mengecek ketersediaan beras serta memberikan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat.
Jokowi pun menyampaikan bantuan pangan CBP tersebut akan pemerintah lanjutkan hingga bulan Maret 2024. "Kita berdoa bersama moga-moga April, Mei, Juni APBN-nya cukup kita lanjutkan lagi," kata Jokowi saat berdialog dengan Keluarga Penerima Manfaat.
Tak hanya itu, jumlah KPM juga akan ditambah dari sebelumnya 21,3 juta menjadi 22 juta KPM pada tahun depan.
Manajer Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya mengungkapkan pengadaan ini tergantung pada anggaran yang dialokasikan. Menurutnya, Presiden akan mempertimbangkan agar bantuan beras ini dilanjutkan sampai Juni 2024, setelah melihat kembali APBN.
"Kemarin beliau (Presiden Jokowi) menyampaikan akan mengecek lagi APBN yang ada. (Rencananya) akan menambah program ini hingga Juni 2024. Insya Allah kalau APBN cukup terus terealisasi sampai 6 bulan ke depan bantuan pangan beras 10 kg per keluarga," ujarnya.
Sumber : CNBC Indonesia
Posting Komentar