Ketua Umum PB HMI MPO Sebut Surat Pemberhentian Sementara Dirinya Tidak Konstitusional

KABEREH NEWS, Jakarta - Ketua Umum PB HMI MPO angkat suara terkait surat keputusan skorsing atau pemberhentian sementara dirinya yang dikeluarkan oleh HMI MPO Cabang Makassar, bahwa surat skorsing bernomor 013/A/KPTS/06/1444 yang dilayangkan kepadanya tidak melalui prosedur secara konstitusional.

“Saya sebagai Ketua Umum PB HMI menyatakan bahwa terkait surat skorsing yang dilayangkan oleh HMI Cabang Makassar kepada saya, dengan tegas saya mengatakan bahwa skorsing itu tidak melalui prosedur secara konstitusi. Jadi, tiba-tiba Cabang Makassar melayangkan skorsing kepada saya dan berpikir konstitusi tentunya perlu ada ruang perbincangan dan penginterpretasian terhadap konstitusi tersebut,” ujarnya.

Affandi juga menilai bahwa pelayangan surat terhadapnya selaku Ketua Umum PB HMI MPO adalah hal yang lucu. Menurutnya HMI MPO Cabang Makassar seharusnya terlebih dahulu melakukan pengkajian sebelum melayangkan surat skorsing.

“Rasanya baru terjadi dalam sejarah HMI dimana cabang kemudian melayangkan skorsing kepada Ketua Umum PB, inilah tadi yang saya katakan lucu dan sangat mencengangkan bagi kita semuanya. Padahal yang namanya konstitusi itu di samping ada hal yang eksplisit maka perlu ada ruang pendiskusian terlebih dahulu, dan itu kok tidak dilakukan terhadap saya dalam kasus skorsing yang dilakukan oleh teman-teman HMI Cabang Makassar,” jelasnya.

Affandi menegaskan bahwa surat skorsing dari HMI MPO Cabang Makassar tidak konstitusional, karena tidak adanya layangan surat desakan dari komisariat.

“Kalau kita lihat, bisa kita baca secara detail secara teliti di dalam Konstitusi kita tentang bagaimana prosedur pemberian sanksi atau skorsing yang dalam hal ini saya dan kita semua kader HMI, terutama cabang-cabang HMI se-Indonesia bisa menyaksikan bahwa tidak ada layangan surat dari komisariat, komisariat saya sendiri dalam lingkup HMI Cabang Makassar, yang kemudian mendesak cabang-cabang untuk men-skorsing saya,” paparnya.

“Padahal kita tahu bahwa sumber daripada kader itu letaknya itu adalah pada komisariat, itu tidak terjadi surat itu (surat desakan dari komisariat), tidak ada permintaan komisariat, komisariat saya khususnya dan itu kita bisa lihat dalam surat yang dilayangkan pada oleh teman-teman HMI di Cabang Makassar, yang bisa kita ragukan apakah itu proses dari permintaan komisariat atau hanya sepihak dari Cabang Makassar saja karena mungkin ada desakan-desakan dari luar struktur HMI Cabang Makassar,” tambahnya.

Affandi juga menjelaskan bahwa sebelum dilayangkannya surat skorsing, ia tidak pernah menerima teguran atau sanksi dari HMI MPO Cabang Makassar terkait tuduhan yang dimuat dalam lampiran surat keputusan skorsing.

“Nah kemudian yang kedua adalah tidak ada pemberian teguran atau somasi kepada saya, padahal di dalam konstitusi kita disebutkan bahwa sekurang-kurangnya tiga kali teguran yang diberikan kemudian memberikan saya sanksi, itu juga tidak dilakukan dan bahkan tidak ada pemanggilan dari Majelis Syuro Organisasi (MSO) kepada saya perihal pelanggaran yang dituduhkan oleh HMI Cabang Makassar kepada saya,” imbuhnya.

Ia pun menganggap bahwa pemberian skorsing ini dicampuri oleh kepentingan-kepentingan tertentu, mengingat bahwa Kongres akan segera berlangsung.

“Nah sehingga saya menganggap bahwa proses pemberian skorsing ini sangatlah tendensius dan menurut saya juga sarat dari pada kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak tertentu,” tandasnya.(Redaksi)