KABEREH NEWS | Pengungkapan aktivis PDIP Beathor Suryadi mengenai dugaan ijazah palsu Joko Widodo cukup menghebohkan. Berdasarkan aktivitas Tim "Jokowi" Solo dan Tim "PDIP" Jakarta maka diyakini olehnya bahwa pada tahun 2012 telah terjadi pembuatan ijazah palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka Jakarta. Adalah nama Widodo dari Tim "Jokowi" Solo dan Dany Iskandar Tim "PDIP" Jakarta yang menjadi saksi kunci atas pembuatan ijazah UGM palsu itu. Widodo dan Dany Iskandar aktif berkomunikasi dengan Jokowi
Ungkapan Beathor Suryadi ini menyebut berbagai nama dengan keterlibatan beragam baik dari sekedar menerima dokumen untuk pendaftaran hingga yang mengetahui pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka. Mereka adalah Andi Widjojanto (PDIP), Prasetyo Edy Marsudi (PDIP), Dany Iskandar (PDIP), Indra (PDIP), Yulianto (PDIP), Widodo (Solo), Anggit (Solo), David (Solo), Syarif (Gerindra) dan Juri Adiantoro (Ketua KPU).
Dalam wawancara dengan Hersubeno Arief, Beathor menyatakan bahwa agenda pembuatan ijazah Jokowi dirancang Tim Solo dan Tim Jakarta di Jalan Cikini dengan tempat pembuatan di Pasar Pramuka Salemba. Lokasi itu banyak dijadikan tempat pembuatan ijazah dan dokumen lain bagi para caleg yang memerlukan sebagai persyaratan administrasi. Beathor mengakui banyak kader partai yang membuat ijazah dadakan disana.
Widodo adalah tokoh utama pembuat ijazah palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka Salemba tersebut, hanya sayang menurut Beathor yang bersangkutan sejak ijazah Joko Widodo diramaikan justru menghilang. Belum lagi pada tanggal 2 Desember 2024 Pasar Pramuka ternyata terbakar habis. Akibatnya pelacakan menjadi tersendat, meski akan terus dilakukan perburuan.
Berita pembuatan ijazah Joko Widodo di Pasar Pramuka ini tentu membuat geger dan dapat berimplikasi bahkan berkonsekuensi serius bagi :
Pertama, UGM yang sejak tahun 2022 telah menayangkan foto copy ijazah Sarjana UGM Joko Wiidodo dan atas data perkuliahan yang ada diyakini dan dinyatakan bahwa ijazah itu asli. Kini dengan muncul "Pramuka-Gate" maka menjadi pertanyaan tentang keaslian ijazah bahkan dokumen pendukung yang ada di UGM. Dugaan peran aktor intelektual pemalsuan yakni orang penting internal UGM menjadi mengemuka.
Kedua, Bareskrim Mabes Polri yang juga telah mengumumkan penghentian penyelidikan Dumas TPUA dengan alasan identik menjadi terguncang hebat. Dirtipidum sebagai Ketua Tim jelas terancam pidana "obstruction of justice". Uji forensik yang dilakukan menjadi tidak profesional bahkan abal-abal. Penegak hukum telah membohongi publik.
Ketiga, Polda Metro Jaya yang menjadi kepanjangan tangan kepentingan Joko Widodo dan giat mencari-cari kesalahan pihak yang dilaporkan Joko Widodo, harus berfikir ulang untuk melanjutkan. Bahkan kini harus menyelidiki kebenaran informasi kader senior PDIP tersebut. Mencari keterangan dari orang-orang yang disebut namanya. Bagi yang menghilang harus ditetapkan sebagai DPO.
UGM, Bareskrim Mabes Polri dan Polda Jaya bukan saja harus lebih berhati-hati dalam memproses dan menjawab kegundahan publik atas dugaan ijazah palsu Joko Widodo, tetapi juga harus jujur, transparan, dan adil dalam membongkar kasus yang nampaknya telah menjadi skandal tersebut.
Ungkapan Beathor soal "Pramuka-Gate" ini dapat menjadi senjata rudal dahsyat yang mampu menembus pertahanan "Rekayasa Dome" UGM, Mabes Polri, maupun Polda Metro Jaya. Rumah Joko Widodo di Solo akan porak poranda pula.
"Solo Dome" sudah tua, lelah, dan rentan.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 22 Juni 2025
Posting Komentar