KABEREH NEWS | JAKARTA – Rusia resmi memimpin Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa atau Dewan Keamanan PBB pada Sabtu, 1 April 2023. Keputusan ini menimbulkan kemarahan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.
Dia menyebut hal ini menyebabkan kemarahan di Ukraina. Ia menyebutnya sebagai langkah absurd dan destruktif.
“Sayangnya, kami memiliki beberapa berita yang jelas tidak masuk akal dan merusak,” kata Zelensky dalam pidato video hariannya, pada Sabtu malam.
Dia menambahkan bahwa penembakan Rusia telah menewaskan seorang bocah laki-laki berusia lima bulan pada hari Jumat.
“Dan pada saat yang sama Rusia memimpin Dewan Keamanan PBB. Sulit membayangkan apa pun yang lebih membuktikan kebangkrutan total lembaga semacam itu,” katanya.
Rusia terakhir kali memegang kepresidenan bergilir dari badan yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan memerangi tindakan agresi internasional pada Februari 2022. Saat itu pasukan Moskow mulai melancarkan operasi militer khusus besar-besaran ke Ukraina.
Presidensi bergilir menurut abjad setiap bulan di antara 15 anggota. Meskipun sebagian besar bersifat prosedural, Kremlin dan pejabat Rusia lainnya berjanji untuk menjalankan semua haknya dalam peran tersebut.
Amerika Serikat pada hari Kamis mendesak Rusia untuk berlaku profesional ketika mengambil peran sebagai pimpinan Dewan Keamanan PBB. AS mengatakan tidak ada cara untuk memblokir Moskow dari pos tersebut.
Pada Maret, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sebuah badan peradilan internasional yang tidak terkait dengan PBB, mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin dan komisionernya. ICC menuduh Putin dan pejabat Rusia melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi ratusan anak secara ilegal dari Ukraina.
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut kepresidenan Rusia di Dewan Keamanan sebagai tamparan di muka komunitas internasional.
Zelensky mengatakan sudah waktunya untuk perombakan umum lembaga global, termasuk Dewan Keamanan.
“Reformasi jelas diperlukan untuk mencegah negara teroris dan negara lain mana pun yang ingin menjadi teroris, merusak perdamaian,” kata Zelensky.
Sekitar 400 hari setelah perang, Rusia terus mengambil alih sebagian negara itu dan melanjutkan serangannya di timur.
Sebelumnya, penasihat Zelensky, Andriy Yermak juga mengecam Iran, yang dituduh Kyiv dan sekutunya memasok senjata ke Rusia. Teheran membantah memberikan senjata ke Rusia.
Tak Mungkin Usir Rusia
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Mark Milley mengatakan dalam bahwa Ukraina tidak mungkin mengusir semua pasukan Rusia dari wilayahnya tahun ini. “(Presiden Ukraina Volodymyr) Zelensky telah berkali-kali menyatakan secara terbuka bahwa tujuan Ukraina adalah mengusir setiap orang Rusia dari Ukraina yang diduduki Rusia,” kata Milley saat diwawancara oleh Defense One.
“Dan itu adalah tugas militer yang signifikan. Tugas militer yang sangat, sangat sulit. Anda sedang melihat beberapa ratus ribu orang Rusia yang masih berada di Ukraina yang diduduki Rusia.”
Baik Ukraina maupun Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bernegosiasi untuk menyelesaikan perang, menurut Milley kepada Financial Times pada 16 Februari 2023. Namun dia mengatakan tak tertutup kemungkinan bahwa perang Rusia Ukraina akan berakhir di meja perundingan. Ini bukan pertama kalinya Milley mengatakan perang akan berakhir dengan negosiasi.
Pada November 2022, dia membangkitkan kemarahan pejabat Ukraina ketika mengatakan bahwa Ukraina harus menggunakan kemunduran Rusia dengan merundingkan penyelesaian damai. Dia kemudian mengklarifikasi pernyataannya. Milley menambahkan bahwa terserah Ukraina untuk memutuskan bagaimana atau kapan atau jika mereka akan bernegosiasi dengan Rusia.
“Saya tidak mengatakan itu tidak bisa dilakukan. Saya hanya mengatakan itu adalah tugas yang sangat sulit,” ujarnya saat itu.
Presiden Volodymyr Zelensky berkali-kali mengatakan bahwa tujuan Ukraina adalah menghilangkan kehadiran Rusia dari seluruh negaranya.
“Tujuan utamanya adalah de-okupasi. Kami tidak bisa membiarkan Rusia melanjutkan pendudukan yang sama yang mereka mulai pada 2014,” kata Zelensky dalam sebuah wawancara dengan CNN pada akhir 2022.
Pintu negosiasi antara Ukraina dan Rusia masih tertutup rapat. Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin mengatakan bahwa Ukraina harus bersikap netral serta menolak bergabung dengan NATO dan Uni Eropa jika ingin memulai pembicaraan damai dengan Rusia.
“Kami ingin status Ukraina yang netral dan nonblok, penolakannya untuk bergabung dengan NATO dan EU, dan konfirmasi status bebas nuklir Ukraina serta pengakuan oleh Kiev dan komunitas internasional atas kenyataan teritorial baru,” ujar Galuzin dalam sebuah wawancara dengan jaringan berita Rusia RTVI.
Galuzin mengatakan bahwa Moskow meyakini perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina dan Eropa bisa terwujud ketika konflik antara pasukan Rusia dan Ukraina berakhir. Dia juga menegaskan bahwa perdamaian dapat tercapai jika negara-negara Barat berhenti memasok persenjataan ke Kiev.
Galuzin mengatakan bahwa Ukraina telah menolak mempertimbangkan jalur diplomatik dalam penyelesaian perang tersebut. Dia juga mengatakan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam posisi Ukraina karena Kiev terus mengandalkan solusi militer untuk konflik tersebut.
Sumber artikel by Bergelora com
