KABEREH NEWS | JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih mengecam keras pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut seorang presiden hingga para menteri 'boleh kampanye, boleh memihak' selama gelaran Pemilihan Umum (Pemilu). Pernyataan yang disampaikan di Landasan Halim Perdana Kusuma tersebut muncul di tengah sorotan soal netralitas kabinet saat ini serta tudingan pemanfaatan fasilitas negara untuk berkampanye. Kami menilai bahwa pernyataan ini akan sangat berbahaya bagi berjalannya praktik demokrasi menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Selain itu, diizinkannya unsur jabatan Presiden dan Menteri untuk melakukan kampanye secara terbuka pun akan menimbulkan conflict of interest dan berimplikasi pada rangkaian praktik kecurangan di lapangan.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menyatakan “Sebagai pelaksana demokrasi, menjadi sangat tidak etis dan layak Presiden Jokowi terang-terangan kepada publik menyampaikan pernyataan Presiden dan Menteri berhak kampanye serta berpihak. Dalam siklus politik elektoral, peran Presiden seharusnya dapat memastikan bahwa ketegangan politik dapat diredam dengan menunjukan kenetralan serta memastikan Pemilu dapat berjalan dengan adil dan bermartabat.”
rilis selengkapnya dapat dilihat pada: https://kontras.org/2024/01/24/pernyataan-jokowi-soal-presiden-hingga-menteri-boleh-kampanye-dan-memihak-terang-terangan-rusak-etika-demokrasi-dan-mencederai-martabat-pemilu/
Narahubung: +6281232758888
Posting Komentar